APEC - Kerjasama Internasional Indonesia
KERJASAMA
INTERNASIONAL
INDONESIA
DENGAN APEC (Asia Pasific Economic Coorperation)
APEC, atau
singkatan dari Asia Pacific Economic Coorperation atau kerjasama Ekonomi Asia
Pasifik adalah forum ekonomi 22 negara di Lingkar Pasifik yang bertujuan untuk
mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan
bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Kerjasama Ekonomi APEC adalah forum kerjasama
ekonomi yang terbuka, informal, tidak mengikat dan tetap berada dalam koridor
disiplin WTO dan berbagai perjanjian internasional.[1]
APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan
interdependensi ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan lahirnya blok
perdagangan lain di bagian-bagian lain dunia.
Sejarah APEC
Tanggal Januari
1989, Perdana Menteri Australia Bob Hawke mengusulkan untuk didirikannya
kerjasama ekonomi yang lebih efektif untuk kawasan Asia-Pasifik. Hal ini
berujung pada pertemuan pertama APEC di ibukota Australia, Canberra diketuai
oleh Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans. Rapat ini dihadiri oleh Menteri
dari 12 negara, dan berujung pada komitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan
untuk masa depan di Singapura dan Korea selatan.
Pada tahun 1989 dan
1992, para pejabat senior informal dan dialog tingkat menteri melakukan
pertemuan. Kemudian pada tahun 1993 mantan Presiden Amerika Serikat William
Clinton, mendirikan praktek Rapat tahunan Pemimpin Ekonomi APEC yang diadakan
di Blake Island, Washington, Amerika Serikat. Isi dari rapat tersebut salah
satunya untuk memberikan liberalisasi perdagangan dan kerjasama ekonomi lebih
lanjut, memberikan dorongan dan komitmen tingkat tinggi, untuk mengembangkan
semangat masyarakat, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pada KTT (Konferensi
Tingkat Tinggi) APEC pada tahun 1993 di Seattle, Amerika Serikat ditetapkan
Visi dari APEC, yaitu “Mewujudkan komunitas ekonomi Asia-Pasifik yang
berdasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan, serta upaya kerjasama
untuk menghadapi tantangan perubahan, pertukaran barang, jasa dan investasi
secara bebas, pertumbuhan yang berkesinambungan memperhatikan aspek-aspek
lingkungan”.
Pada tahun 1994
dalam deklarasi APEC menetapkan “Bogor Goals”, guna mewujudkan visi kerjasama
tersebut. Dengan melakukan perdagangan
bebas, terbuka dan investasi di Asia-Pasifik pada tahun 2010 untuk ekonomi
negara maju dan 2020 untuk negara berkembang di Bogor, Indonesia. Hal tersebut
dilakukan dengan cara antara lain:
a.
Menciptakan sistem
perdagangan yang bebas, terbuka dan adil dikawasan Asia-Pasifik tahun 2010/2020
untuk ekonomi maju dan berkembang.
b.
Memimpin dalam memperkuat
sistem perdagangan multilateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi
perdagangan dan jasa, mengintensifkan kerjasama ekonomi di Asia-Pasifik.
c.
Mempercepat proses
liberalisasi melalui penurunan hambatan perdagangan dan investasi yang lebih
jauh, meningkatkan arus barang, jasa, modal secara bebas dan konsisten dengan
GATT.
Dalam
perkembangannya, APEC memiliki peran yang cukup strategis dengan penduduk
sekitar 2 milyar jiwa atau lebih dari 40% populasi dunia dan mewakili 45% nilai
perdagangan dunia (1996). Sebuah pasar yang potensial untuk perdagangan barang,
jasa dan sumber daya manusia. Realisasi pertumbuhan GDP APEC tahun 2000 sebesar
4.1% berarti relative lebih rendah dari pertumbuhan GDP dunia yang sebesar 4.7%,
disamping itu APEC juga memiliki arti penting dalam rangka pembangunan nasional
karena mewakili 69.1% pasar ekspor non-migas Indonesia masing-masing tahun
2000. Serangkaian upaya penguatan forum APEC demi meningkatkan standar ekonomi
di kawasan Asia-Pasifik terus dilakukan. Dengan telah disahkannya
kesepakatan-kesepakatan yang signifikan antara lain Visi APEC, Bogor Goals,
Osaka Actians Agenda (OAA) yang memberikan arahan atau pedoman kerja APEC dan
pada tahun 1996 meluncurkan fase implementasi dari pada OAA dalam bentuk MAPA
(Manila Action Plans APEC). Sedangkan tindakan kongkrit adalah RAK (Rencana
Aksi Kolektif) maupun RAI (Rencana Aksi Individu) oleh seluruh anggotanya,
sehingga dalam mewujudkan pasar yang bebas dan terbuka tahun 2010/2020
benar-benar tercapai. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ekonomi dalam
forum APEC, keanggotaannya pun mengalami pertambahan, dari awal berdirinya yang
dianggotai oleh 12 negara dan sampai sekarang bertambah menjadi 12 Anggota
APEC.
Peran serta Indonesia dalam APEC[2]
Pada tahun 1989
Indonesia membantu terbentuknya APEC. Indonesia menikmati hasil nyata dari
forum kerjasama ekonomi tersebut. Negara Anggota APEC merupakan mitra dagang
utama bagi Indonesia. Jumlah impor Indonesia sebesar 63.6% dari total impor
Indonesia. Jumlah ekspor mencapai 61% dari jumlah ekspor Indonesia. Selain itu,
50% sumber investasi asing langsung berasal dari kerja sama Indonesia dengan
negara Anggota APEC.
Negara tempat
penyelenggaraan pertemuan APEC menjadi ketua APEC. Indonesia menjadi tuan rumah
pertemuan pemimpin APEC pada tanggal 5 November 1994 di Bogor. Pada saat yang
sama Indonesia menjadi ketua Gerakan Non-Blok. Hal ini membuktikan Indonesia
berperan penting dalam organisasi-organisasi regional dan Internasional. Peran
Indonesia dalam APEC antara lain:
-
Ikut mewujudkan
ketertiban dunia melalui forum konsultasi APEC yang jujur, adil dan bebas.
-
Saling membantu
tanpa membedakan tingkat kemajuan bangsa.
Keanggotaan
APEC[3]
Pada Awal didirikannya APEC (Asia Pasific Economic Coorperation) tahun
1989 diikuti oleh 12 Negara, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada,
Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filiphina, Singapura,
Thailand dan Amerika serikat. Kebanyakan adalah negara yang berada di garis
pantai Samudra Pasifik. Meskipun begitu, kriteria keanggotaan yaitu setiap anggota
adalah lebih kepada ekonomi terpisah, dibandingkan dengan negara terpisah. Sebagai
hasilnya, dalam menyebut anggotanya, APEC (Asia Pasific Economic Coorperation)
menggunakan istilah Ekonomi Anggota, bukan
Negara Anggota. Berikut adalah 22 negara yang telah bergabung kedalam Komunitas
Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia Pasific Economic Coorperation(APEC):
NO.
|
NAMA
ANGGOTA
|
TAHUN
DITERIMA
|
1
|
AUSTRALIA
|
1989
|
2
|
BRUNEI DARUSSALAM
|
1989
|
3
|
KANADA
|
1989
|
4
|
INDONESIA
|
1989
|
5
|
JEPANG
|
1989
|
6
|
KOREA SELATAN
|
1989
|
7
|
MALAYSIA
|
1989
|
8
|
SELANDIA BARU
|
1989
|
9
|
FILIPHINA
|
1989
|
10
|
SINGAPURA
|
1989
|
11
|
THAILAND
|
1989
|
12
|
AMERIKA SERIKAT
|
1989
|
13
|
REPUBLIK TIONGKOK
|
1991
|
14
|
HONG KONG
|
1991
|
15
|
RRC
|
1991
|
16
|
MEKSIKO
|
1993
|
17
|
PAPUA NEW GUINEA
|
1993
|
18
|
CHILI
|
1994
|
19
|
PERU
|
1998
|
20
|
RUSSIA
|
1998
|
21
|
VIETNAM
|
1998
|
22
|
MONGOLIA
|
2013
|
Bergabungnya
Indonesia dengan Asia Pasific Economic Coorperation (APEC) merupakan salah satu
langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dikala itu untuk menyelesaikan
permasalahan ekonomi nasional dan untuk meningkatkan daya saing Ekonomi global.
Banyak sekali manfaat yang di dapatkan oleh Indonesia dengan bergabung dalam
Asia Pasific Economic Coorperation (APEC), yaitu meningkatkan Infrastruktur di
wilayah ASEAN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan
integritas. Berdasarkan perhitungan Asian Development Bank Asia membutuhkan 8
triliun Dollar Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur tahun 2020.[4]
Untuk
kepentingan dalam negeri, APEC memiliki manfaat bagi Indonesia dalam segi
pembangunan infrastruktur dan Investasi. Dengan melihat wilayah geografis
Indonesia yang menguntungkan, maka hal tersebut dapat menarik minat para
investor luar negeri. Meningkatnya kerjasama perekonomian di Indonesia dapat
meningkatkan perekonomian dalam negeri. Dengan sistem pasar terbuka atau bebas
serta liberalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena jika
tidak ada kerjasama dengan negara lain, maka pertumbuhan perekonomian nasioanal
akan terhambat dan sedikit investor yang akan masuk ke Indonesia. Tentu hal ini
harus terus mendapatkan dukungan dari semua pihak, pemerintah sudah berupaya
sedemikian rupa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bidang ekonomi
(khususnya), maka masyarakatpun juga harus berusaha untuk membantu pembangunan
dalam negeri, baik dalam hal ekonomi maupun infrastruktur lainnya.
Oleh Nur Habib Fauzi
Bersama: M. Stiphan Bakti Ardiono, Pitahono, Prisilia Dian
Anggraini dan Pupuh Maharani dalam diskusi Kelompok 2 (HPI).
Nilai 85
ReplyDelete