KIPRAH 10 TAHUN PERADIN

KIPRAH 10 TAHUN PERADIN

   November 13, 2019       Tinta Hitam

---

KIPRAH 10 TAHUN PERADIN

Menjelang Kongres-IX PERADIN tgl.05 dan 06 Desember 2019

--->Pasca Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 di-undangkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden R.I. aquo Megawati Soekarno Putri menolak untuk membubuhkan tanda-tangannya, namun karena UUD-1945 Amandemen Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 syah menjadi Hukum Positif. Fenomena ini sudah menunjukkan bahwa Undang-Undang Advokat adalah Undang-undang “GAGAL” ;

--->Implementasi Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 oleh Ketua Umum dan Sekjen 8 (delapan ) Organsasi Advokat berembuk mendirikan Organiasasi Advokat yang bernama “Peradi” September 2005 dengan mengabaikan Pasal-28 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 ;

--->Berdirinya Peradi ini pertama kali menentangnya adalah Advokat Ropaun Rambe dengan segala argumentasi terjadi pelangaran demi pelanggaran dan juga arogansi Pengurus Peradi main pecat dan main jegal demikian juga susah dan mahalnya untuk menjadi Advokat seperti halnya pameo berujar 1000 orang ikut ujian Advokat yang lulus hanya 100 orang inilah bukti dan nyata tidak dapat dipungkiri fakta ;

--->Hal yang sama juga terjadi pada Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) hanya beda-beda tipis namun pada hakekatnya adalah sama dengan Peradi

--->Melihat keadaan yang demikian itu oleh Advokat Ropaun Rambe bergegas memulai berkiprah dengan mengkonsolidasi semua Para Advokat Senior untuk kembali membangun PERADIN dari Tafaqur tepat pada “Hari itu Tanggal 24 JUNI 2008 IKRAR PERADIN” untuk menentang Kedholiman pada Profesi Advokat dan membangun Advokat Profesional “Officium Nobile” segala konsenterasi dikerahkan dan bermarkas di RambeLawFirm Jalan Daan Mogot No.19-C Grogol Jakarta Barat yang sampai sekarang ;

--->Periode 2008 sd 2010 bangkitnya PERADIN telah berdiri 33 Korwil PERADIN pada Ibu Kota Provinsi 267 DPC PERADIN pada Kabupaten dan Kota walau banyak rintangan dan tantangan semua berjalan sesuai yang diharapkan untuk menuju kebanaran ;

--->Periode 2010 terjadi Prahara Pengurus PERADIN akibat terjadinya Penyimpangan Hasil Kongres Berkala 2009 di Tangerang, namun DPP PERADIN tetap berjalan sebagaimana mestinya.

--->Pada Bulan Juni 2010 Ketua Mahkamah Agung R.I. mengeluarkan Surat yang dikenal SKMA No.089 yang pada intinya bahwa Peradi-Lah yang boleh diambil Sumpah Advokat oleh Para Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, dan Organisasi Advokat KAI dan PERADIN ditolak hal ini menjadi fenomenal bagI Anggota PERADIN tidak dapat beracara karena tidak memiliki Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat.

--->Namun demikian dengan Kepiawaian dan Ketekunan serta dedikasi Advokat Ropaun Rambe dapat mensiasatinya dengan mendirikan POSBAKUMADIN dan MoU dengan Pengadilan2 sehingga Anggota PERADIN tanpa kedala tetap dapat beracara di Pengadilan   ;

--->KEADAAN YANG DEMIKIAN PERADIN SEBAGAI ORGANISASI PERJUANGAN MELAWAN KEDHOLIMAN DEMI KEDHOLIMAN TERUS BERJUANG DENGAN SEGALA MACAM CARA MENURUT HUKUM. Kemudian REKRUITMEN ANGGOTA TERUS MENERUS SEHINGGA ANGGOTA PERADIN, “[Juni 2010 s/d. Nopember 2019 sudah 4.000 Lebih Advokat]”

--->Pejuang-Pejuang PERADIN yang masih ada dan eksis tinggal sedikit bertahan karena ada yang hengkang dan sudah banyak juga yang telah meninggal dunia ;

--->Perjuangan demi Perjuangan PERADIN akhirnya membuahkan [HASIL TEPATNYA PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015]  oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. mengeluarkan Surat KMA No.073 Tahun 2015 yang isinya [“Bahwa Semua Organisasi Advokat Diperboleh Mengambil Sumpah Advokat Pada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia”] a-quo Sejarah Advokat Indonesia mencatat lihat historynya di “Youtube” tulis DPP PERADIN ini yang tidak dapat dipungkiri dan dilupakan begitu saja ;

--->DENGAN TULISAN INI KEPADA Advokat Soenardi ; Advokat Paskalina ; Advokat Halim ; Advokat Nauli ; Advokat Gito ; Advokat Bahder ; Advokat Eddy S.Riyadi ; Advokat Soelfian Shahib ; Advokat Rohidi ; Advokat Roni ; Advokat Mu’in Karim Kal-Sel dan yang belum ditulis NAMA-NAMANYA dengan ini mengucapkan Ribuan Terima kasih sebanyak-banyaknya dari Sikap Juang-Nya yang konsisten  sampai tulisan ini diposting di Medsos.

--->Tulisan ini mengingat detak-detik PERADIN mereview mengenang masa-lalu berharga masa kini menikmati semua Para Advokat Profesional ;

--->Jakarta, Hari Kamis 14 Nopember 2019.-

Read More

CONTOH SURAT KUASA KHUSUS

CONTOH SURAT KUASA KHUSUS

   November 13, 2019       Tinta Hitam

---

CONTOH SURAT KUASA KHUSUS

Pengertian Surat Kuasa adalah surat yang isinya menjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu pekerjaan/ tugas.

Sesuai dengan pengertian surat kuasa yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi dan manfaat surat kuasa ini adalah sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa.

Dengan kata lain, pihak penerima kuasa merupakan wakil dari pemberi kuasa untuk melakukan hal-hal yang dijelaskan dalam surat kuasa tersebut.

Surat Kuasa Khusus merupakan suatu surat kuasa yang khusus diberikan kepada penerima kuasa guna menyelesaikan hal-hal dan/atau permasalahan yang bersifat khusus. Dalam praktiknya surak kuasa khusus biasanya diberikan oleh pemberi kuasa kepada Pengacara atau Advokat untuk menyelesaikan permasalahan perdata maupun pidana. Surat kuasa khusus tersebut kemudian akan digunakan untuk beracara dan/atau bersidang di Pengadilan.

Namun, untuk dapat mendampingi seorang pemberi kuasa yang sedang menghadapi masalah pidana pihak kepolisian maupun kejaksaan kdang kala meminta surat kuasa khusus yang menjelaskan penanganan dan/atau pendampingan pemberi kuasa di kepolisian ataupun kejaksaan.

Berikut Contoh dari Surat Kuasa Khusus:

S U R A T  K U A S A

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	SUGIYO
Tempat / Tanggal Lahir	:	Kediri, 29 Agustus 1996
Umur	:	22 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Swasta
Kewarganegaraan	:	WNI
Alamat Tinggal/ Domisili	:	Ds. Sumber Bening kec. Dongko Kabupaten Trenggalek

Dengan ini memilih kediaman (Domisili) hukum pada kantor Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai sebagai PEMBERI KUASA.

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, memberikan kuasa kepada:

Nama	:	Hari Susanto, SH.
Tempat / Tanggal Lahir	:	Jember, 20 September 1960
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	S1-Hukum
Pekerjaan	:	Advokat/ Pengacara
Alamat Tinggal/ Domisili	:	RT 10 RW 03 Desa Sumput Kelurahan Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Nomor induk KTPA	:	A.15.188-X.2017.
Tanggal mulai berlaku KTPA	:	Sejak diterbitkan KTPA
Tanggal berakhirnya KTPA	:	31 Desember 2018

Nama	:	Zaenal Abidin, SH.
Tempat / Tanggal Lahir	:	Surabaya, 03 Oktober 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	S1-Hukum
Pekerjaan	:	Advokat/ Pengacara
Alamat Tinggal/ Domisili	:	Penjaringansari II/19, RT 04 RW 02, Desa Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Surabaya
Nomor induk KTPA	:	A.15.81-X.2015.
Tanggal mulai berlaku KTPA	:	Sejak diterbitkan KTPA
Tanggal berakhirnya KTPA	:	31 Desember 2018

Nama	:	Tri Purwanto, SH.
Tempat / Tanggal Lahir	:	Surabaya, 06 April 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	S1-Hukum
Pekerjaan	:	Advokat/ Pengacara
Alamat Tinggal/ Domisili	:	Asem Jajar XI/ 28, RT 11 RW 03, Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan,  Surabaya
Nomor induk KTPA	:	A.15.80-X.2015.
Tanggal mulai berlaku KTPA	:	Sejak diterbitkan KTPA
Tanggal berakhirnya KTPA	:	31 Desember 2018

Advokat/Konsultan Hukum dan Paralegal yang berkantor pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Trenggalek yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 44 RT 006 RW 002 Kel. Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

Baik bersama sama maupun sendiri – sendiri

----------------KHUSUS-----------

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mendampingi dan membela hak – hak PEMBERI KUASA, selaku terdakwa  yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur, Pasal 372 KUHPidana atau Pasal 378 KUHPidana, pada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan nomor perkara : 111/Pid.B/2018/ PN. Trk.

Untuk keperluan dimaksud  PENERIMA KUASA  diberikan hak dan kewenangan penuh untuk menghadap, persidangan pada Pengadilan Negeri Trenggalek,melakukan koordinasi dan menghadap pejabat – pajabat instansi pemerintahan terkait baik pada instansi Kejaksaan,  kepolisian, militer maupun sipil, , membuat dan menandatangani surat surat, mengajukan permohonan – permohonan, eksepsi, nota pembelaan,dan atau memberI segala keterangan yang diperlukan,mengajukan bukti – bukti dan minta didengar keterangan saksi –saksi, menolak keterangan saksi – saksi maupun bukti – bukti yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung yang diajukan jaksa dalam perkara ini, dan  melakukan segala upaya hukum yang berguna untuk membela hak – hak PEMBERI KUASA, sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang – undangan yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan hak Retensi dan Substitusi

Trenggalek, 12 Desember 2018

Penerima Kuasa,                                                                       Pemberi Kuasa,

HARI SUSANTO, SH.                                                               SUGIYO

ZAENAL ABIDIN, SH.

TRI PURWANTO, SH.

Read More

Alumni FASIH IAIN Tulungagung Ikuti DIKPA XIV PERADIN Jawa Timur

Alumni FASIH IAIN Tulungagung Ikuti DIKPA XIV PERADIN Jawa Timur

   December 13, 2018       Tinta Hitam

---

Alumni FASIH IAIN Tulungagung Ikuti DIKPA XIV (Pendidikan Profesi Advokat)

Pada hari Senin, 5 November 2018 alumni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2014 sedang mengikuti pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) di Hotel Cendana Premier Surabaya. Kegiatan tersebut berlangsung selama 6 hari sejak 5-11 November 2018. Dalam kegiatan DIKPA XIV tersebut dihadiri oleh Adv. Rompun Rambe selaku Ketua Umum PERADIN, Adv. Sumardi, S.H., M.H. selaku Ketua Korwil PERADIN Jawa Timur, Ketua GERADIN (Gerakan Advokat Indonesia) Jawa Timur, Ketua PAWIN (Persatuan Advokat Wanita Indonesia) dan ketua DPC PERADIN dan POSBAKUMADIN seluruh Jawa Timur.

Adapun alumni yang mengikuti DIKPA XIV tersebut antara lain 1) M. Nur Arsyir Rohman, S.H., 2) M. Nur Hafid Malikul Mulki, S.H., 3) M. Irvan Adi Prayitno, S.H., 4) Nur Habib Fauzi, S.H., 5) Pitahono, S.H., 6) Indriani, S.H., 7) Laily Tasqiah, S.H., 8) Sukma Choliardika, S.H., 9) Mudrikah, S.H. Para Alumni yang mengikuti Pendidikan Profesi Advokat tersebut direkomendasikan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Blitar, Tulungaung dan Trenggalek yang merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dibangun antara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dengan POSBAKUMADIN pada awal tahun 2018.

Dengan banyaknya Alumni yang menekuni dunia Profesi Advokat diharapkan mampu memberikan kemanfaatan baik bagi dunia hukum dan mampu memotivasi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung untuk menekuni studi pada jurusan Hukum.

 

Read More

POSBAKUMADIN TRENGGALEK Kembali Adakan Penyuluhan Hukum di Desa Kecamatan Pule

POSBAKUMADIN TRENGGALEK Kembali Adakan Penyuluhan Hukum di Desa Kecamatan Pule

   August 17, 2018       Tinta Hitam

---

 

POSBAKUMADIN TRENGGALEK Kembali Adakan Penyuluhan Hukum Bersama Mahasiswa KKN

Trenggalek, 16 Agustus 2018 POSBAKUMADIN Trenggalek kembali mengadakan Penyuluhan Hukum bekerjasama dengan KKN IAIN Tulungagung. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Balai Desa Kembangan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Kegiatan yang dihadiri oleh Kapolsek kecamatan Pule, Sekretaris Kecamatan Pule, Perangkat Desa Kembangan dan masyarakat sekitar dengan mengambil tema “Pentingnya Kesadaran Hukum Bagi Usia Dini Di Lingkungan Masyarakat” dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB. Ahmad Saidul Atho’ selaku ketua POSKO 2 Desa Kembangan menyampaikan “Penyuluhan Hukum ini kami adakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus sebagai wujud kami dalam memaknai Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73”.

“Demi mewujudkan keamanan masyarakat peran Tiga pilar di pemerintahan desa/kelurahan yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa/Lurah harus bersinergi dalam mendeteksi dini gangguan Kamtibmas, terutama bahaya terorisme di wilayahnya masing-masing” Kata Bapak Heru selaku Sekretaris Kecamatan Pule. 

Apalagi peran tiga pilar itu memiliki dasar hukum kuat yakni di Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kapolsek Kecamatan Pule bapak Suraji menambahkan “Masyarakat ini sebetulnya sudah pada sadar hukum, namun hanya sebagian kecil dari mereka yang patuh menjalankan undang-undang. Sebagai contoh masih banyak masyarakat yang masih enggan memakai helm saat mengendarai sepeda motor dengan alasan “Cuma dekat kok”, dst. Ini menunjukkan betapa kecilnya jumlah masyarkat yang patuh akan aturan. Namun kami dari Kepolisian akan terus berupaya menciptakan situasi dan kondisi aman tentram di masyarakat”. dalam akhir sambutannya.

Selain itu, Perangkat Desa Kembangan mengucapkan banyak terimaksih kepada POSBKAUMDIN Trenggalek dan Mahasiswa KKN IAIN Tulungagung yang telah menyelenggarakan penyuluhan hukum tersebut. “Kami sangat berterimaksih dan memberikan apresiasi kepada POSBAKUMADIN Trenggalek dan Adik-adik KKN serta semua pihak yang turut membantu menyelenggarakan Penyuluhan Hukum ini. Kegiatan ini adalah pertamakali dilaksanakan di desa kami, dang sangat penting untuk kemundian hari ditindak lanjuti demi menciptakan masyarakat kami yang sadar hukum” tegas Kapala Dusun yang mewakili Kepala Desa Kembangan.

Materi Penyuluhan hukum ini disampaikan oleh Sekretaris POSBAKUMADIN Trenggalek Ahmad Shofin Nuzil, SH. bersama rekan-rekan paralegal. Kesadaran hukum bagi remaja memang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama guna menciptakan generasi bangsa yang berkeadilan dan merupakan wujud implemantasi dari Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara Hukum berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

Penyuluhan Bantuan Hukum Gratis ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Negara melalui POSBAKUMADIN akan memberikan jaminan pendampingan dan pembelaan dalam mengahadapi persoalan hukum. 

Pemberian bantuan hukum ini gratis diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu/miskin yang mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa. Bentuk bantuan yang dapat diberikan yakni Bantuan Non Litigasi berupa: bantuan Konsultasi hukum, Penyuluhan hukum, investigasi hukum, penelitian hukum, mediasi/negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, pembuatan surat-surat hukum dan legal drafting/rancangan peraturan. Adapun bantuan Litigasi berupa pendampingan perkara pidana, perdata, tata usaha Negara dan tindak pidana korupsi.

POSBAKUMADIN Trenggalek yang beralamat di jalan Yos Sudarso No. 44 RT 06 RW 02 kelurahan Ngantru Kabupaten trenggalek berkomitmen untuk berusaha melayani masyarakata dalam pemberian bantuan hukum secara professional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Read More

POSBAKUMADIN Trenggalek adakan Sosialisasi bersama Mahasiswa KKN

POSBAKUMADIN Trenggalek adakan Sosialisasi bersama Mahasiswa KKN

   July 31, 2018       Tinta Hitam

---

POSBAKUMADIN TRENGGALEK 

ADAKAN SOSIALISASI BANTUAN HUKUM BERSAMA MAHASISWA KKN IAIN TULUNGAUNG

Pule, 31 Juli 2018 bersama Mahasiswa KKN IAIN Tulungagung POSBAKUMADIN Trenggalek adakan Penyuluhan Bantuan Hukum Gratis. Kegiatan ini diprakarsai oleh Mahasiswa KKN IAIN Tulungagung POSKO 2 Sukokidul yang menginginkan adanya penyuluhan hukum kepada msyarakat desa. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum seringkali mengakibatkan terjadinya sengketa, baik sengekta tanah karena warisan ataupun sengketa hutang-piutang. 

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Desa Sukokidul dihadiri oleh sekitar 45 orang dari unsur Perangkat Desa, BPBD, LKMD, Tokoh masyarakat dan perwakilan pemuda desa.

    Bapak Trimo selaku Kepala Desa Sukokidul menyampaikan dalam sambutannya “Kami berterimaksih dan memberikan apresiasi kepada anak-anak KKN dan POSBAKUMADIN Trenggalek atas diselenggarakannya penyuluhan hukum gratis ini. Mengingat banyaknya masyarakat kami yang masih minim kesadaran hukumnya, sehingga ketika terjadi persoalan di masayarakat kami juga bingung harus berbuat apa. Dengan diadakannya penyuluhan ini, semoga dapat memberikan wawasan dan ilmu baru bagi kami perangkat desa dan warga sukokidul pada umumnya dalam menyelesaikan persoalan hukum kedepan”.

      Adv. Hari Susanto, SH. selaku Ketua POSBAKUMADIN Trenggalek mengatakan bahwa “Sosialisasi dan penyuluhan bantuan hukum ini merupakan kewajiban bagi kami sebagai seorang pengacara, karena merupakan amanat UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Pos Bantuan Hukum.  Posbakumadin hadir ditengah-tengah masyarakat Trenggalek untuk membantu bapak/ibu sekalian dalam menghadapi persoalan hukum baik dalam persidangan maupun diluar pengadilan”.

Penyuluhan Bantuan Hukum Gratis ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Negara melalui POSBAKUMADIN akan memberikan jaminan pendampingan dan pembelaan dalam mengahadapi persoalan hukum. Pemberian bantuan hukum ini gratis diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu/miskin yang mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa. Bentuk bantuan yang dapat diberikan yakni Bantuan Non Litigasi berupa: bantuan Konsultasi hukum, Penyuluhan hukum, investigasi hukum, penelitian hukum, mediasi/negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, pembuatan surat-surat hukum dan legal drafting/rancangan peraturan. Adapun bantuan Litigasi berupa pendampingan perkara pidana, perdata, tata usaha Negara dan tindak pidana korupsi.

POSBAKUMADIN Trenggalek yang beralamat di jalan Yos Sudarso No. 44 RT 06 RW 02 kelurahan Ngantru Kabupaten trenggalek berkomitmen untuk berusaha melayani masyarakata dalam pemberian bantuan hukum secara professional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. red

Read More

Posbakumadin Blitar Adakan Raker dan MOU Pemberian Bantuan Hukum Gratis

Posbakumadin Blitar Adakan Raker dan MOU Pemberian Bantuan Hukum Gratis

   May 31, 2018       Tinta Hitam

---

POSBAKUMADIN BLITAR ADAKAN RAKER

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

Gambar 1: Foto bersama dari kiri (1) Dekan FASIH IAIN Tulungagung, (2) Ketua Posbakumadin Blitar, (3) Kepala Div. Hukum dan Ham Kemenkumham Jatim, (4) Kepala LPKA Blitar, (5) Ketua Korwil Posbakumadin Jatim, dan (6) Penasehat Posbakumadin Blitar.

Kamis, 31 Mei 2018 POSBAKUMADIN Blitar (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) baru saja melaksanakan Rapat Kerja Dan Konsolidasi Sekaligus Penandatanganan Mou Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu. Kegiatan ini dilaksanakan di Hall Hotel Patria Plaza Jl. RA Kartini No. 10 Blitar. Dalam acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur yakni dari Kanwil KEMENKUMHAM Jawa Timur, Ketua Korwil POSBAKUMADIN Jawa Timur, POLRES Kota dan Kabupaten Blitar, Lapas Kelas II B Blitar, LPKA Kelas I Blitar, Asosiasi Kepala Desa Blitar, SOKSI, GERADIN, PERADI, Pengadilan Negeri Blitar, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, serta Mahasiswa dari IAIN Tulungagung dan Universitas Islam Balitar.

Adapun rangkaian kegiatan dalam Rapat kerja ini dibagi kedalam 3 (tiga) sesi, yakni Seminar Paralegal, Penandatanganan MOU antara POSBAKUMADIN Blitar dengan (1) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar (2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar serta POLRES Kabupaten Blitar, dan acara yang terakhir yakni Ramah tamah dan Buka Bersama.

Acara Semminar yang dibagi menjadi 2 (dua) sesi dimulai pukul 10.00 – 17.00 WIB. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Propinsi Jawa Timur Bapak M. Yunus Afwan, SH.,MH. Menyampaikan  “kami (Kanwil KEMENKUMHAM Jatim) mempunyai anggaran yang cukup besar mencapai 6 Miliar yang harus kami habiskan di tahun ini. Besarnya dana dan kurangnya penyerapan Anggaran membuat kepala saya menjadi pusing karna harus menghabiskan anggran sebesar itu. sehingga silahkan bagi POSBAKUMADIN Blitar untuk membantu kami dalam memakai Anggaran tersebut tentunya dengan cara yang legal sesuai dengan UU No. 11 tahun 2016”. Ini merupakan bentuk apresiasi yang diberikan KEMENKUMHAM Jatim atas hadirnya POSBANKUMADIN Blitar dalam memmberikan pelayanan Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Tidak Mampu.

Ketua Koordinator Wilayah POSBAKUMADIN Jawa Timur Adv. Sumardi, SH.,MH. juga memberikan Apresiasi atas kerja keras Rekan-rekan POSBAKUMADIN Blitar dalam menjalankan tugasnya memberi Pelayanan bantuan Hukum. Rapat Kerja ini juga dilaksanakan untuk membantu memaksimalkan Kinerja sekaligus sebagai bentuk sosialisasi kepada Masyarakat akan kehadiran POSBAKUMADIN di Blitar agar diketahui oleh masyarakat luas. “kami POSBAKUMADIN hadir   

di masyarakat untuk memberikan Pelayanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Luas dengan sebenar-benarnya, tidak sebatas ada nama atau abal-abal tanpa kinerja nyata” tegasnya Ketua Korwil tersebut.

Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung menambahkan: “kami dari Perguruan Tinggi juga berupaya semaksimal mungkin dalam mencetak Sarjana-sarjana Hukum yang professional, seperti mengadakan Kerjasama dengan berbagai Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan serta Instansi lainnya yang mendukung Kompetensi Mahasiswa agar benar-benar mempunyai Kapabilitas sebagi Sarjana Hukum yang diharapkan mampu membantu menegakkan Hukum di Indonesia.” Dimana ada beberapa Mahasiswa dan Paralegal yang di delegasikan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dan Universitas Islam Balitar untuk membantu operasional pelayanan POSBAKUMADIN Blitar dan Trenggalek.

Jermyas Martinus Patty, SH., MH. Selaku Ketua POSBAKUMADIN Blitar mengatakan: “POSBAKUMADIN ini hadir ditengan masyarakat blitar untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi persoalan Hukum secara gratis. Mereka yang notabene adalah masyarakat yang tidak paham dengan sistem Hukum di Indonesia menjadi rentan akan diskriminasi dan ataupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Sehingga kami hadir untuk memastikan agar Pengekan Hukum benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”. dalam sambutannya dipembukaan Raker.

IPDA Slamet, SH selaku Kanit Tipikor POLRES Kota Blitar juga menyampaikan materi tentang proses atau alur penanganan perkara pidana di kepolisian, termasuk peran Paralegal dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan dan pemeriksaan. “Peran Paralegal juga penting dalam membantu Proses Pendampingan tersangka bersama Penasehat Hukumnya dalam memastikan proses penyidikan dan atau pemeriksaan agar hak-hak tersangka terpenuhi serta berjalan sebagaimana mestinya” tambah IPTU M. Burhanudin, SH. Selaku Kasubag Hukum POLRES Kabupaten Blitar. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2018 telah menyebutkan bahwa Paralegal diperbolehkan memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat baik dalam perkara pidana maupun perdata.

Ibunda Cristina Simanullang, SH.,MH. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blitar turut memberikan apresiasi atas berdirinya POSBAKUMADIN Blitar, dan mempersilahkan untuk menjalin Kerjasama dengan Pengadilan Negeri Blitar sebagaimana ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pos Bantuan Hukum dalam penanganan perkara prodeo baik Perdata maupun Pidana. Rapat Kerja dan Konsolidasi ini ditutup dengan Penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) dengan (1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar, (2) Lemabaga Pembinaan Khusus Anak dan (3) Kepolisian Resort kabupaten Blitar.

POSBAKUMADIN Blitar yang beralamat di Jl. Mojopahit No. 54 Blitar hadir untuk dan bersama masyarakat dalam membantu memberikan Pelayanan Bantuan Hukum secara Gratis dengan penuh komitmen dan dedikasi pengabdian sebagaima Slogan “Fiat Justitia Ruat Coelum” hendaklah keadilan ditegakkan meskipun langit runtuh. Red.

Read More